Pelanggaran Hak dan Pengingkaran Kewajiban | Baamboozle - Baamboozle

0%

0 0 0

Back Restart

Sebutkan secara runtut hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia berdasarkan UU No. 12 Tahun 2011

UUD 1945, Tap MPR, UU/Perppu, PP, Perpres, Perda Provinsi, Perda Kabupaten/Kota

Apakah peraturan pemerintah pengganti UU harus mendapat persetujuan DPR

Iya harus, jika tidak maka harus dicabut

sebutkan tiga contoh Hak

Hak pendidikan, hak berpendapat, hak beragama, dll.

Sebutkan tiga contoh pelanggaran hak

Cyber bullying, diskriminasi, intoleransi dalam hidup beragama, dll.

Sebutkan tiga contoh pengingkaran kewajiban

Melanggar peraturan, tidak membayar pajak, tidak menjunjung hukum.

Pada masa reformasi, Ketetapan MPR memiliki kedudukan hierarki peraturan perundang-undangan urutan keberapa?

Tidak masuk dalam urutan hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Materi muatan Peraturan Daerah Provinsi adalah

Materi muatan berisi penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah serta penjebaran lebih lanjut peraturan diatasnya

Apa itu peraturan pemerintah pengganti UU?

Peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh presiden dalam keadaan memaksa atau genting.

Apa yang dimaksud dengan Hak?

Menurut KBBI Hak adalah sesuatu hal yang benar, milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu

Lembaga negara yang memiliki fungsi utama pencegahakan pelanggaran hak dan kewajiban salah satunya adalah TNI. TNI menangani kasus apa?

Kasus yang berkaitan dengan gerakan separatisme, ancaman keamanan dari luar.

Di sebuah perusahaan, karyawan bernama Rina sering tidak mendapatkan waktu istirahat yang cukup karena atasan memberi tugas tambahan di luar jam kerja. Apakah tindakan atasan rina melanggar hak rina?

Ya

Teori stufenbau des recht atau the hierarchy of norms dalam peraturan perundang-undangan artinya

legalitas suatu peraturan perundang-undangan dapat dilihat dari hierarki peraturan perundang-undangan tersebut.

Sebutkan faktor internal pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban

Sikap mementingkan diri sendiri, rendahnya kesadaran berbangsa dan bernegara, sikap tidak toleransi

Prinsip lex posterior derogat legi priori dalam hierarki peraturan perundang-undangan artinya

Apabila ada dua peraturan yang hierarknya sederajat, peraturan yang baru mengesampingkan peraturan lama.

Kapan amandemen ketiga dilaksanakan dan disahkan?

Dilaksanakan pada sidang MPR 2001 dan disahkan pada tanggal 9 November 2001

apabila ada dua peraturan yang hierarkinya sederajat dengan materi yang sama, maka peraturan yang lebih khusus tidak mengesampingkan peraturan yang lebih umum. Benar atau Salah

Salah

Sebutkan tiga upaya pencegahan terhadap kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban

Supremasi hukum dan demokrasi harus ditegakkan, mengoptimalkan peran lembaga negara, meningkatkan pengawasan dari masyarakat, dll.

Sebutkan faktor eksternal pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban

Penyalahgunaan kekuasaan, ketidaktegasan aparat penegak hukum, penyalahgunaan teknologi, kesenjangan sosial

Sebutkan tiga kewajiban sebagai peserta didik

Kewajiban berangkat tepat waktu, kewajiban mengumpulkan tugas, menjaga kebersihan kelas, dll

Beni sering terlambat masuk kelas setiap pagi, sehingga guru memberinya sanksi berupa teguran dan tugas tambahan. Apakah sanksi yang diberikan melanggaran hak beni untuk belajar?

Tidak, karena pelaksanaan hak dan kewajiban harus berjalan selaras dan seimbang.