Share KELAS 8 BAB 2
Save to Folder
Negara ini ditinjau dari segi susunannya, bersifat tunggal. Dimana negara kesatuan terdiri dari satu pemerintah pusat, satu undang-undang dasar, satu kepala negara dan kepala pemerintahan serta satu badan perwakilan yang mewakili seluruh ra
Negara Kesatuan
Bentuk negara gabungan dari beberapa negara bagian, bersifat jamak. Dimana negara bagian merupakan daerah dalam negara pusatnya yang diberikan kekuasan untuk mengurus rumah tangganya sendiri dengan UUD sendiri, kepala negara sendiri, pemeri
Negara serikat/federal
Kewenangan dan pengelolaan pemerintahan hanya terpusat di satu pihak, biasanya pemerintahan pusat disebut . . . .
Sentralisasi
Kewenangannya dibagi ke beberapa pihak, biasanya lembaga atau pemerintahan daerah disebut . . . .
Desentralisasi
Kekuasaan tertinggi dalam suatu negara atau wilayah tidak ada campur tangan negara lain dalam menjalankan pemerintahannya, serta kekuasaan untuk mengelola semua yang ada di wilayahnya termasuk SDA Dalam hal ini, hukum negara memiliki ha
Kedaulatan kedalam
Berkaitan dengan pengakuan dari semua negara bahwa suatu negara memiliki kekuatan yang sama. Indonesia memiliki peran serta dalam hubungan antar negara lain dan memiliki kedudukan sederajat sebagai negara merdeka berdasarkan hukum internasi
Kedaulatan keluar
Bentuk pemerintahan yang berasal dari (dipilih) rakyat dan dipimpin atau dikepalai oleh seorang presiden untuk masa jabatan tertentu yang dilakukan melalui mekanisme pemilu
Pemerintahan republik
Bentuk pemerintahan republik absolut, kedudukan presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, biasanya pimpinan dalam bentuk pemerintahan republik ini mengabaikan konstitusi dan untuk meneggagkan kekuasaannya, mereka menggunakan p
Republik absolut
Bentuk pemerintah dimana raja atau ratu sebagai pemegang kekuasaan dominan negara (kerajaan) adalah . . . .
Bentuk pemerintahan monarki
Berahirnya masa republik Indonesia serikat pada tangga . . . .
15 Agustus 1950
Pada tahun berapakah perubahan amandemen pertama UUD Tahun 1945 . . . .
1999
Pada tahun berapakah perubahan amandemen ke dua UUD Tahun 1945 . . . .
2000
Pada tahun berapakah perubahan amandemen ke tiga UUD Tahun 1945 . . . .
2001
Pada tahun berapakah perubahan amandemen ke empat UUD Tahun 1945 . . . .
2002
Kumpulan peraturan baik tertulis maupun tidak tertulis disebut . . . .
Konstitusi
Kekuasaan untuk membuat peraturan perundang-undangan disebut . . . .
Legislatif
