Edit Game
Tata Negara dan Pemerintahan Indonesia
 Delete

Use commas to add multiple tags

 Private  Unlisted  Public



 Save

Delimiter between question and answer:

Tips:

  • No column headers.
  • Each line maps to a question.
  • If the delimiter is used in a question, the question should be surrounded by double quotes: "My, question","My, answer"
  • The first answer in the multiple choice question must be the correct answer.

 Import questions





 Save   17  Close
Apa saja yang menjadi urusan pemerintahan Absolut
Polugri, pertahanan dan keamanan, fiskal, moneter, yustisi serta agama
Apa yang dimaksud dengan Daerah Otonom
kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah tertentu dan berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan aspirasi msykt
Wilayah Administratif yang menjadi wilayah kerja bagi Gubernur sebagai wakil dari pemerintah Pusat disebut dengan wilayah
Provinsi
Apa yang dimaksud dengan Otonomi Daerah
Hak , Kewajiban dan wewenang daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem NKRI
apa yang dimaksud dengan urusan pemerintahan Umum
Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai Kepala Negara
Urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah Pusat dan pemerintah daerah Provinsi dan Kab/ Kota
Urusan Pemerintahan Kongkueren
Urusan pemerintah yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah Pusat adalah..
Urusan Pemerintahan Absolut
Sebutkan 2 ciri sistem pemerintahan Presidensil
1. Penyelenggaraan negara berada di tangan presiden, 2. Kabinet dan dewan menteri dibentuk dan bertanggungjawab pada Presiden
Sistem pemerintahan yang parlemennya memegang peranan penting dalam pemerintahan adalah sistem
Parlementer
Sistem pemerintahan yang menempatkan Presiden sebagai pusat kekuasaan Eksekutif sekaligus pusat kekuasaan negara adalah sistem pemerintahan
Presidensial
Kekuasaan Eksekutif di Pegang Oleh
Presiden menurut UUD
MPR, DPR dan DPD adalah pemegang dari kekuasaan
Legislatif
Kekuasaan kehakiman atau kekuasaan untuk melaksanakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan adalah kekuasaan
Yudikatif
kekuasaan untuk membentuk Undang-Undang disebut dengan
Kekuasaan Legislatif
Kekuasaan untuk menjalankan Undang-undang dan melaksanakan pemerintahan di sebut dengan kekuasaan
Eksekutif
Prinsip normatif yang menegaskan bahwa fungsi kekuasaan negara sebaiknya tidak diserahkan kepada orang yang sama agar penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak yang berkuasa dapat dicegah adalah prinsip...
Trias Politica
Kekuasaan negara Indonesia di bagi menjadi 3 kekuasaan, yaitu...
Legislatif , Eksekutif, Yudikatif
Your experience on this site will be improved by allowing cookies.