Sebutkan tata urutan peraturan perundang-undangan berdasarkan UU No.15 Tahun 2019 tentang perubahan atas UU No.12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan dari paling atas sampai bawah!
Dalam pembuatan undang-undang, hierarki perundang-undangan sering juga disebut sebagai ...
Tata urutan perundang-undangan
Oops!
Check
Okay!
Check
baam
Lose 5 points!
Oops!
fairy
Take points!
5
10
15
20
25
rocket
Go to first place!
Okay!
lifesaver
Give 20 points!
Oops!
20
Berapa tahun masa jabatan presiden dalam 1 periode?
5 Tahun
Oops!
Check
Okay!
Check
heart
Other team wins 20 points!
Oops!
gold
Win 50 points!
Okay!
fairy
Take points!
5
10
15
20
25
banana
Go to last place!
Oops!
20
Sistem pemerintahan Indonesia adalah ...
Presidensial
Oops!
Check
Okay!
Check
20
Bentuk negara Indonesia adalah ...
Republik
Oops!
Check
Okay!
Check
20
Dalam konsep ketatanegaraan, fungsi pengawasan antar lembaga negara ini dikenal dengan nama ...
Mekanisme Check and Balances
Oops!
Check
Okay!
Check
20
Konsep Trias Politica dikembangkan oleh seorang filsuf Prancis bernama ...
Montesquieu
Oops!
Check
Okay!
Check
20
Konsep Trias Politica pertama kali dikemukakan oleh seorang filsuf Inggris bernama ...
John Locke
Oops!
Check
Okay!
Check
20
Apa saja Lembaga yudikatif yang ada di Indonesia?
Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK), dan Komisi Yudisial (KY).
Oops!
Check
Okay!
Check
20
Siapa pembuat Peraturan Daerah Kabupaten?
DPRD & Bupati
Oops!
Check
Okay!
Check
seesaw
Swap points!
Oops!
fairy
Take points!
5
10
15
20
25
shark
Other team loses 20 points!
Okay!
banana
Go to last place!
Oops!
20
Konsep Trias Politica membagi suatu pemerintahan negara menjadi 3 jenis kekuasaan, yaitu ...
Eksekutif, legislatif, dan yudikatif
Oops!
Check
Okay!
Check
20
Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang mengatur persetujuan lingkungan, pengelolaan mutu air, udara, laut, pengendalian kerusakan lingkungan, pengelolaan limbah B3 dan non-B3
PP Nomor 22 Tahun 2021
Oops!
Check
Okay!
Check
20
Siapa yang berwenang membuat Peraturan Daerah Kota?